KELISTRIKAN

Proyek PLTU Pulang Pisau Terancam Batal

PALANGKA RAYA- Rencana pembangunan proyek PLTU sebesar 2x60 Mega Watt (MW) di Pulang Pisau Kalteng, terancam batal. Pasalnya, hingga kini belum ada realisasi atau tindaklanjutnya sama sekali. Padahal pada Oktober 2008 lalu, sejumlah pihak terkait telah sepakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut dalam waktu secepatnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng, Drs Kardinal, dalam jumpa pers dengan Wartawan di Palangka Raya, Jum’at (9/1) sore, mengungkapkan bahwa Gubernur Kalteng sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan dukungan guna merealisasikan pembangunan PLTU tersebut.

“Hari ini (kemarin,red), Pak Gubernur kembali mempertanyakan kepada Dirut PT PLN karena hingga kini belum ada realisasinya. Padahal proyek PLTU di Pulang Pisau ini merupakan bagian dari proyek Pemerintah Pusat sebesar 10.000 MW secara nasional,” jelas Kardinal didampingi Bendrickson SE selaku Kabid I Biro Humas.

Dikatakan, pembangunan proyek PLTU Pulang Pisau sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya dan terkesan. Padahal telah dilakukan pertemuan khusus antara Gubernur Kalteng A Teras Narang SH dengan Dirut PT PLN dan General Manager PT PLN Kalselteng, dihadiri Direktur PT Mega Mandiri selaku perusahaan pelaksana pembangunan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut pihak-pihak terkait sudah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti, dan mereka minta waktu paling lambat dua minggu setelah pertemuan, kemudian langsung bergerak untuk merealisasikannya.

“Karena itu, Pak Gubernur atas nama rakyat Kalteng minta ketegasan pihak PLN, apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak. Sehingga dapat menentukan sikap selanjutnya bersama rakyat Kalteng serta mencari solusi untuk mengatasi hal itu,” jelas Kardinal.

Diungkapkan pula, bahwa sebenarnya pembangunan PLTU Pulang Pisau berkapasitas 2x60 MW adalah bagian dari proyek nasional sebesar 10.000 MW yang merupakan salah satu dari 9 program nasional yang seharusnya selesai dalam tahun 2009. Ke 9 program tersebut terdiri dari jalan tol trans Pulau Jawa 1.593 Km, pelabuhan dan bandara, pembangkit listrik 10.000 MW, saluran irigasi, pemberian bibit hibrida gratis, rumah susun, konvensi minyak tanah ke elpiji, proyek biodiesel dan jalur ganda kereta api.

“Dari program nasional tersebut sudah jelas. Karena itu Pak Gubernur juga mempertanyakan, kenapa proyek ini di daerah lain bisa jalan, namun di Kalteng tidak. Pak Gubernur juga telah menyampaikan tembusan pertanyaan itu ke Bapak Wakil Presiden RI,” ungkap Kardinal.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya edisi 25 Oktober 2008, bahwa Gubernur Kalteng A Teras Narang telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT PLN beserta jajarannya dihadiri GM PT PLN Kalselteng dan Direktur PT Mega Mandiri selaku pihak pelaksana. Dalam pertemuan itu, PLN dan PT Mega Mandiri berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rencana pembangunan PLTU 2x60 MW di Pulang Pisau, dan mereka minta waktu paling lambat dua minggu, setelah itu mereka langsung bergerak untuk merealisasikannya. Namun hingga kini, komitmen tersebut tidak ada realisasinya dan terkesan diabaikan oleh mereka sendiri. Padahal semestinya, proyek PLTU Pulang Pisau ini harus sudah dibangun sejak Mei 2008 lalu.

KESEHATAN

Empat PSK di Muara Teweh Terinfeksi AIDS
MUARA TEWEH- Sebanyak empat dari 103 orang pekerja seks komersial (PSK) penghuni “Lokalisasi Merong” di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Barut) positif terinfeksi virus HIV/AIDS.
"Empat orang PSK ini diketahui tertular HIV/AIDS setelah sampel darahnya diperiksa pekan lalu," kata Kepala Dinas Kesehatan Barut H Bambang Edhy Prayitno di Muara Teweh, Kamis (8/1).
PSK di lokalisasi satu-satunya dan terbesar di kabupaten pedalaman Sungai Barito ini terletak di kilometer 3,5 Jalan Negara Muara Teweh, Puruk Cahu berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, serta Pulau Jawa .
Pada lokalisasi yang memiliki 22 wisma pada 16 Desember 2008 telah dilakukan kegiatan sero survei (SS) atau pengembilan sampel darah sebanyak 103 orang PSK guna mendeteksi penularan virus yang menghilangkan kekebalan tubuh penderitanya.
Menurut Bambang, pihaknya hanya berkewajiban mengambil dan memeriksa sampel darah untuk mengetahui siapa yang mungkin terdeteksi OHDA (orang dengan HIV/ADIS).Sedangkan siapa yang tertular AIDS tersebut tidak tahu orangnya.
"Jadi pemeriksaan ini hanya untuk mengetahui jumlah penderita, bukan untuk mencari siapa orangnya," jelas dia didampingi Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2M), H Siswandoyo .
Sedangkan yang berhak untuk mengetahui dan melakukan penanggulangan terhadap penderita hanya dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPAD) melalui Dinas Kesehatan Kalteng.
Ia menyatakan, penderita AIDS ini juga tidak diketahui apakah orang lama atau baru karena pada tahun 2004, 2005 dan 2006 lalu ditemukan PSK tertular HIV sebanyak enam orang.
"Kami kesulitan mengetahui orang yang tertular HIV, karena wanita penghuni lokalisasi ini silih berganti baik masuk maupun pindah ke tempat lain," jelasnya.
Dia mengimbau para pengunjung tempat prostitusi tersebut agar kalau mau berhubungan dengan PSK untuk memakai alat kontrasepsi khususnya kondom.
"Karena risiko besar tertular bagi mereka yang sering berganti-ganti pasangan," tandasnya.

MUI Serukan Boikot Produk AS
PALANGKA RAYA-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan mengatakan untuk membantu menghentikan pertikaian di Jalur Gaza Palestina, gerakan boikot produk Amerika Serikat (AS) adalah salah satu langkah tepat dan patut dilakukan terhadap negara adidaya tersebut sebagai teguran keras.
“Boikot produk Amerika adalah pelajaran keras untuk AS atas standar ganda yang diterapkannya terhadap serangan Israel ke Palestina,” katanya kepada PPOST di Palangka Raya, Kamis (8/1).
Amidhan mengakui seruan untuk boikot produk AS bisa jadi akan berpengaruh terhadap masyarakat, namun sikap tersebut dilakukan demi tujuan yang lebih besar lagi yakni memberi teguran keras terhadap AS.
Ia menyayangkan, di saat ratusan rakyat Palestina yang sebagian bayi, anak-anak dan wanita tidak berdosa terus menjadi korban serangan Israel yang membabi buta, AS masih membisu.
“Padahal sebagai imamnya Israel, kalau AS bicara apapun, Israel sebagai makmum tentu akan mengikuti. Tapi sampai sekarang AS masih diam sehingga Israel juga terus melancarkan serangannya,” ujarnya.
Seruan boikot produk AS tersebut menurut Amidhan merupakan bagian dari pernyataan sikap yang kembali dilontarkan MUI secara tertulis menyusul seruan yang telah dilakukan pada awal serangan Israel di Jalur Gaza beberapa waktu lalu.
“MUI kembali menyerukan sikap dan mengajak masyarakat untuk bersikap lebih kritis terhadap Israel dan AS, karena sudah lebih dari 10 hari ternyata serangan belum dihentikan, PBB juga tak mengambil langkah, sedangkan korban sudah mencapai lebih dari 500 orang,” katanya.
Selain itu juga, kata Amidhan, MUI mendesak pemerintah Indonesia, Pemimpin Ormas Islam, dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pelajaran terhadap arogansi dan keangkuhan AS secara tepat.
“Pelajaran keras untuk AS ya bisa dalam bentuk boikot produk AS dan bahkan pemutusan hubungan diplomatik dengan AS,” kata pria berkaca mata ini.
Dalam kesempatan itu, MUI, lanjut dia, juga menyerukan PBB untuk mendesak AS menyetujui resolusi perdamaian dan segera mencari jalan keluar untuk pertentangan yang berlarut-larut ini.
Selain itu juga mendesak pemerintah untuk pro aktif baik melalui PBB dan secara bilateral agar dapat membantu terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah tersebut. Terkait adanya sebagian ormas Islam untuk pendaftaran bagi umat muslim yang ingin berjihat di Palestina, menurut Amidhan MUI memandang sebagai bentuk solidaritas rakyat Indonesia.
”MUI perkenankan untuk mendaftar menjadi mujahid. Sementar untuk pengiriman harus diteliti, apakah dibutuhkan. Kalau tak dibutuhkan, pendaftaran itu setuju saja sebagai bentiuk solidaritas. Dan tidak bisa melarang, seperti di Afganistan yang berangkat diam-diam,” kata ulama asal Kalsel ini.

Agresi Israel

DPRD Kalteng Desak Indonesia Keluar PBB

PALANGKA RAYA, PPOST

Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa IPBB) sebagai lembaga yang banci dalam mengatasi agresi Israel ke Palestina.

"Bila PBB terus menjadi banci, lebih baik Indonesia keluar saja dan memilih berjuang melalui wadah kecil yang lebih aktif seperti ASEAN atau Gerakan Non Blok," kata dua anggota DPRD Kalteng HM Asera dan Hang Ali Syahputra, di Palangka Raya, Kamis, (8/1) kemarin.

Asera mendesak pemerintah RI agar bersikap lebih keras lagi bukan hanya di PBB karena agresi militer biadab Israel dinilai berpotensi menjadi perang terbuka di kawasan Timur Tengah.

Ia menekankan, agar pemerintah juga berupaya untuk mencegah jangan sampai konflik di Jalur Gaza menyeret negara-negara Arab hingga dapat memicu terjadinya perang skala besar.

"Jangan sampai negara-negara Arab kehilangan kesabaran saat PBB terus menjadi banci dan Amerika Serikat juga bungkam. Ini bisa menyebabkan perang dunia," kata Asera.

Sementara itu, untuk lingkup Kalimantan Tengah, Asera mengajak semua pihak setempat mengarahkan aksi gerakan sosial guna membantu warga Palestina di Jalur Gaza yang dibom Israel.

"Kalimantan Tengah juga harus ikut berbicara, dengan menggalang dana dan bantuan medis. Kami juga mendukung sepenuhnya upaya menggalang relawan sosial dan medis berbendera Kalteng yang akan melakukan tugas kemanusiaan disana," tambah Asera dan Hang Ali.

Namun pesan Asera, kondisi yang terjadi di jalur Gaza jangan dikaitkan dengan masalah agama apalagi Kalteng merupakan daerah majemuk yang tidak terdiri dari satu agama saja.

“Aksi-aksi yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas, jangan dikaitkan dengan permasalahan agama,” pesannya.

Penggalangan dana untuk membantu Palestina di Kalteng saat ini telah mulai dilakukan, diantaranya oleh sejumlah organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Tengah.

Penggalangan dana HTI bagi para korban serangan brutal Israel ke Jalur Gaza Palestina itu dilakukan bersamaan dengan aksi unjuk rasa awal pekan ini .

Menurut Humas HTI Kalteng Khomeini, dana yang terkumpul selanjutnya akan dikirimkan kepada HTI yang berpusat di Palestina untuk membeli obat-obatan dan bahan makanan bagi para korban, baik di Jalur Gaza maupun di pengungsian.

"Untuk relawan medis dan kemanusiaan kami belum lakukan penggalangan. Sementara baru bantuan dana yang dapat kami tampung," katanya.ant/rsh

PELANTIKAN

Dilantik. Ketua KPU Provinsi Kalteng, Faridawaty Darlan Atjeh melantik PAW Anggota KPU Palangka Raya periode 2008-2014, Saadudin, SPdI menggantikan Drs. Sahdin Hasan yang telah mengundurkan diri

PAW Anggota KPU Kota Palangka Raya Dilantik
PALANGK RAYA- Terkait pengunduran diri angota KPU Kota Palangka Raya periode 2008-2014, Drs. Syahdin Hasan beberapa waktu lalu, kini Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kota Palangka Raya, H. Saadudin,S.PdI dilantik oleh Ketua KPU Provinsi Kalteng, Faridawaty Darlan Atjeh, Kamis (8/1).
Dalam sambutannya, Faridawaty mengingatkan, tahapan pemilihan umum 2009 saat ini tinggal menyisakan waktu sekitar 90 hari lagi, sehingga anggota KPU yang baru dilantik tersebut diharap segera dapat beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban bersama anggota KPU Kota Palangka Raya lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Faridawaty juga menyampaikan bahwa pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalam penetapan calon terpilih anggota legislatif diterapkan sistem suara terbanyak.
“KPU di kalimantan Tengah masih menunggu kelaurnya peraturan KPU untuk pelaksanaan sosialisasi, namun pada prinsipnya jajaran KPU harus selalu siap melaksanakan tugas selama ada dasar hukum yang cukup,” pesannya.
Farida juga menyempatkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Sahdin Hasan yang telah banyak memberikan sumbangsih selama bertugas di KPU Kota Palangka Raya hingga mengakhiri tugasnya.
Di tempat yang berbeda, Drs. Syahdin Hasan via telepon mengatakan, terkait pengunduran dirinya sebagai anggota KPU Kota Palangka Raya karena untuk lebih berkonsentrasikan diri pada profesinya semula yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Palangka Raya.rsh

Dugaan Korupsi

Syabrani Guzali

Gubernur Keluarkan Izin Pemeriksaan Dewan Kota
PALANGKA RAYA, PPOST
Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengeluarkan surat izin pemeriksaan terhadap 25 anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2004-2009 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.
"Surat itu sudah saya tandatangani semua kemarin (7/1) begitu diterima, karena bila berkaitan dengan perizinan di meja saya mainannya menit," kata Teras Narang, di Palangka Raya, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (8/1).
Surat izin pemeriksaan yang diajukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada Rabu (7/1) terkait dugaan keterlibatan 25 anggota dewan dalam kasus tindak pidana korupsi dana pos pengembangan SDM senilai Rp2,87 miliar yang berasal dari APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006
Teras menilai wajar para anggota dewan itu diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kasus penyelewengan dana yang terjadi di DPRD Kota Palangka Raya itu.
"Itu kewenangan kejaksaan, sehingga saya serahkan sepenuhnya pada ketentuan yang berlaku, dan tugas saya sebagai eksekutif adalah mempercepat bukan memperlambat," kata Teras.
Tahun lalu, Teras mengaku telah mengeluarkan banyak surat izin pemeriksaan serupa karena pihaknya berkomitmen terhadap upaya penegakan hukum itu dan tidak ada kompromi.

Periksa Marathon
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Syabrani Guzali mengaku belum menerima secara resmi surat izin pemeriksaan itu meski telah mendengar kabar bahwa surat itu telah dikeluarkan Gubernur.
"Saat ini belum kami terima, tapi kalau sudah diterima langsung akan kami panggil para anggota dewan. Kalau perlu 25 anggota dewan itu diperiksa marathon dalam tiga hari," tegasnya.
Syabrani didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng Yuqaiyum Hasib mengatakan jajarannya telah memeriksa 21 lurah se-Palangka Raya dan delapan pegawai negeri sipil terkait kasus itu.
Dari keterangan para lurah itu diketahui bahwa tidak ada kunjungan kerja anggota dewan ke daerah untuk kegiatan dalam pos anggaran pengembangan sumber daya manusia tahun 2006.
"Kasusnya simpel, bahwa seolah-olah anggota dewan ini melakukan kunjungan ke daerah, tapi tidak sampai di daerah itu. Sedangkan SPPD-nya (surat perintah perjanan dinas) tetap keluar," jelasnya.
Selain itu, beberapa lurah mengaku disodori blanko kosong untuk mengesahkan SPPD para anggota dewan bahwa kegiatan telah dilaksanakan, kata Syabrani.
Puluhan SPPD para anggota dewan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya Aries Mercorius Narang, yang masing-masing surat memiliki tujuan dan daerah kegiatan yang berlainan di lingkup kota setempat.
Terkait dugaan keterlibatan Aries Narang selaku penandatangan SPPD fiktif itu, Yuqaiyum selaku Asisten Pidana Khusus Kejati enggan berkomentar dengan mengatakan akan diketahui setelah pemeriksaan dilakukan.

Gubernur Desak Kejati Selesaikan ‘Tunggakan’ Kasus

* Diantaranya Kasus Bank Kalteng dan PLTU Sampit

PALANGKA RAYA

Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang SH, mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng untuk terus melakukan pengusutan hingga tuntas berbagai kasus hukum yang telah cukup lama belum juga tuntas khususnya yang terkait dengan kasus dugaan korupsi yang ada di provinsi ini.

Menurut Gubernur, penegakan hukum sudah merupakan komitmen yang harus dijalankan dan dirinya juga tidak pernah mau kompromi dalam hal penegakan hukum. Untuk itu, dia juga meminta agar pihak Kejaksaan bisa menyeselesaikan secepatnya berbagai perkara yang ada, terlebih lagi perkara yang sudah lama.

“Saya minta kepada Kejaksaan, ada perkara-perkara lama yang banyak dulu tapi hingga saat ini belum selesai agar segera diselesaikan secepatnya juga. Misalnya seperti kasus Bank Kalteng (dulu BPK, red), saya ingin itu secepatnya diselesaikan prosesnya,” ujar Gubernur usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (8/1).

Seperti diketahui, untuk kasus Bank Kalteng yang terungkap lebih dari 4 tahun lalu ini hingga sekarang belum juga berhasil dituntaskan. Padahal akibat kasus dugaan korupsi ini telah merugikan negara puluhan miliar rupiah.

“Itu cepat diselesaikan juga! Karena kasus itu menyangkut nilai yang cukup besar,” tegas Gubernur lagi.

Karena menurut Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang lalu telah berjanji bahwa penyelesaian kasus Bank Kalteng ini akan dipercepat prosesnya.

“Karena itu sekarang saya juga minta komitmen yang sama dari Kajati yang baru (HM. Syabrani Guzali, SH,MH, red) agar bisa mempercepat penyelesaiannya, agar jangan sampai kita ada tertunggak (kasus),” sebut Teras Narang.

Selain kasus Bank Kalteng, Gubernur Teras Narang juga menyebutkan kasus lain yang perlu segera diusut secepatnya adalah gagalnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 7 megawatt di Sampit. Untuk kasus PLTU Sampit ini, menurut Gubernur, telah mendapat tanggapan positif dari Kejaksaan Agung karena sebelumnya dia juga memang telah mengirimkan surat resmi ke Kejagung mengenai hal tersebut.

Disebutkannya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga telah meminta agar kasus PLTU Sampit ini segera diproses dan diselesaikan secepatnya.dj

PERHOTELAN

Gubernur Tinjau Pembangunan Hotel Aquarius
PALANGKA RAYA, PPOST
Salah satu kendala kita selama ini yang dialami oleh Provinsi Kalteng adalah banyak investor yang mengeluhkan kondisi akomomasi, khususnya terkait masalah perhotelan, sebab investor perlu ada hotel yang bagus dengan fasilitas mencukupi.
Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalteng adalah dengan mendatangkan investor untuk membangun perhotelan yang memiliki fasilitas lengkap, seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh PT Two In One dengan membangun Aguarius Bautique Hotel di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya.
“Sekarang kita sudah mau mengadakan itu. Artinya di sini adalah apa yang dibangun sekarang ini adalah sebahagian dari fasilitas bagi para investor dan masyarakat, karena masyarakat juga bisa menggunakan ini,” kata Gubernur Kalteng A Teras Narang SH didampingi Karo Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Drs Kardinal ketika meninjau Hotel Aquarius yang masih dalam pengerjaan di Palangka Raya, Rabu (7/1) sore.
Menurut Gubernur, bagi investor sejati justru dalam suasana krisis seperti sekarang inilah waktu yang tepat untuk membangun. Karena saat ini banyak barang-barang yang turun harganya dan saatnya membangun, kemudian nanti saat ekonomi membaik lagi maka tinggal mengambil keuntungan.
“Sejak awal saya sudah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong para investor untuk berinvestasi. Dalam pembangunan hotel ini sepertinya mereka tidak ada kesulitan dan itu karena keinginan yang luhur dari mereka untuk membangun, dari yang semula rencananya 4 tingkat menjadi 8 tingkat, bahkan rencananya akan ditambah lagi menjadi 10 tingkat,” ucap Teras Narang dalam peninjauan yang didampingi pula oleh Jhonson Yahya selaku Dirut PT Two In One, Komisaris Bambang Sugianto dan Jhonny Kim selaku Project Officer.
Terkait kendala listrik yang saat ini dialami Provinsi Kalteng, Gubernur mengatakan, untuk 2009 ini akan ada pengaliran untuk 20.000 rumah. Setelah itu semua terpenuhi, akan dicari berapa kebutuhan untuk seluruh Kota Palangka Raya ini termasuk untuk perhotelan. Baru kemudian diinventarisasi dan melakukan perhitungan dengan PLN sehingga di Kota Palangka Raya ini hotelnya terpenuhi, rumah-rumah warga dan jalan-jalan serta lainnya juga terpenuhi.
“Ini nanti akan dibicarakan antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PLN,” tambahnya.
Sementara itu, Dirut PT Two In One Jhonson Yahya mengungkapkan, rencananya Hotel Aquarius yang memiliki sebanyak 100 kamar ini akan diresmikan operasionalnya antara Mei-Juni 2009 nanti.
“Selain kamar, fasilitas lainnya seperti kolam renang, meeting room juga ada. Kapasitasnya bisa mencapai sekitar 800 orang, dan tarif kamar sekitar Rp550.000,” kata Jhonson.
Sedangkan mengenai predikat bintang berapa Hotel Aquarius ini, kata Jhonson, itu tergantung Pemerintah yang memberikan, sesuai dengan penilaian yang dilakukan.

Teks FOTO
Gubernur Kalteng Teras Narang didampingi Karo Humas dan Protokol Kardinal serta Dirut PT Two In One Jhonson Yahya beserta jajarannya, ketika meninjau semua lantai Aguarius Bautique Hotel di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya, Rabu (7/1). Foto:PPost/ZAINAL

.

SUBSIDI PERUMAHAN

Rp2, 5 Triliun Subsidi untuk Rumah Sederhana

PALANGKA RAYA, PPOST

Direncanakan pada tahun 2009 ini, pemerintah pusat merencanakan membangun sekitar 170 ribu unit rumah sederhana untuk landed house (bukan rumah susun, red) dan 44 ribu unit untuk rumah susun se-Indonesia dengan dana subsidi total Rp2,5 triliun.

Demikian dikatakan Menteri Perumahan Rakyat, Muhammad Yusuf Asy’ari ketika disambangi wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah ke-5 Real Estate Indonesia (REI) DPW Kalteng, Rabu (7/1) di Palangka Raya.

Menurutnya, Dibanding tahun 2008 subsidi yang disediakan Pemerintah mengalami pelonjakan. Jika tahun lalu, pemerintah hanya menyediakan dana subsidi berkisar Rp400 miliar.

Selain itu, Yusuf juga menjelaskan bahwa subsidi tersebut diantaranya untuk mengurangi beban masyarakat dalam membayar cicilan rumah yang mereka beli, maupun kredit dalam membangun rumah swadaya yang berada di tanahnya sendiri.

”Subsidi tersebut dengan memberikan bunga yang tetap, meskipun bunga naik namun sudah menjadi beban subsidi,” jelasnya. Misalnya bunga naik 16-17 persen, contohkannya, masyarakat tetap mendapat bunga dibawah 10 persen.

”Subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah jadi maupun yang membangun rumah swadaya di tanah mereka sendiri,” tegasnya.

”Standar harga landed house Rp55 juta dan Rumah susun Rp144 juta,” tegasnya.

Pihaknya juga merencanakan di tahun ini tidak menaikan harga namun menghapus PPN jasa konstruksi selain itu pemberlakukan PPH untuk para pengembang 1 persen. Dengan pola seperti, harga rumah tetap murah namun pengembang tidak dirugikan.

”Kami lebih suka menambah fasilitas dibanding menaikan harga, misalnya kami lagi memperjuangkan PPN jasa konstruksi itu ditiadakan kalau itu bisa dikabulkan mampu menurunkan harga,” jelasnya.

Mengenai PPH final, sekarang diberlakukan 1 persen, tambahnya, para pengembang sudah tidak perlu lagi tawar menawar dengan pajak cukup jual Rp55 juta kali 1 persen, setor selesai.

Ketika ditanya bantuan yang diharapkan dari pemerintah daerah, Yusuf meminta agar pemerintah daerah setempat menyediakan tata ruang yang jelas, penyediaan lahan dibantu lebih bagus lagi kalau lahannya mendapat bantuan subsidi sebagaimana daerah lain. ”Selain itu, kemudahan dan kemurahan untuk perijinan,” pungkasnya.

STANDAR KELULUSAN NAIK

Siswa Sekolah Diminta Fokuskan Belajar
PALANGKA RAYA, PPOST
Kalangan siswa sekolah terutama yang duduk di kelas akhir, diingatkan, agar jangan lengah dalam belajar dan meningkatkan wawasannya dengan berbagai upaya yang mendukung peningkatan ilmu pengetahuan.
Karena standar minimum nilai kelulusan Ujian Nasional (UN) Tahun 2008/2009 yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara nasional adalah 5,50 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang 5,25. Standar nilai tersebut memang cukup tinggi dan berlaku untuk tingkat SMP/MTs/sederajat dan SMA/MA/SMK/sederajat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Drs Hardy Rampay,M.Si mengakui bahwa standar nilai 5,50 ini memang dirasakan cukup berat, terutama bagi siswa-siswa yang berada di daerah-daerah pedalaman atau yang sarana dan prasarana pendidikannya masih belum memadai. Sehingga tentu saja mereka mempunyai beban yang cukup berat untuk mencapai standar tersebut.
“Dinas Pendidikan sudah lama mengupayakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar, baik dari segi penyediaan buku, peningkatan kemampuan guru melalui berbagai pelatihan, himbauan kepada orang tua siswa melalui Kepala Sekolah maupun penambahan jam belajar siswa,” jelas Hardy didampingi Drs Widiharto selaku petugas Sekretariat UN 2008/2009 Kalteng di Palangka Raya, Rabu (7/1).
Di samping itu, menurutnya, dilaksanakan pula berbagai kegiatan peningkatan program khususnya terkait dengan meningkatnya anggaran pembangunan di bidang pendidikan yakni 20 persen dari APBD. Diharapkan, berbagai upaya yang dilaksanakan tersebut dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang berarti sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di daerah ini.
Kepada kalangan siswa, Hardy meminta agar lebih fokus meningkatkan kemauan belajar dengan memperbanyak bahan-bahan acuan dan jangan hanya bertumpu kepada buku-buku pelajaran di sekolah. Bagi daerah-daerah yang fasilitas sekolahnya cukup memadai, diharapkan juga supaya mencari bahan-bahan belajar seperti melalui website internet, di mana di dalamnya sudah ada bahan-bahan ajar yang disebarluaskan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Di samping itu, membiasakan diri untuk melakukan belajar kelompok guna meningkatkan kemampuan serta mengikuti kegiatan les yang menunjang peningkatan belajar dan pengembangan wawasan.
“Siswa juga kami harapkan agar selalu menjaga kesehatan supaya tetap prima dan bersemangat serta selalu berhati-hati dalam pergaulan,” himbau Hardy.
Sedangkan bagi siswa yang berada di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan serta fasilitasnya belum memadai, disarankan kepada guru supaya memberikan bahan-bahan tambahan. Di samping juga para guru sudah memiliki Bank Soal yang bisa dilatihkan dan diujicobakan guna mengetahui sampai di mana kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal tersebut. Sehingga nantinya siswa bisa lebih mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi UN.
Diungkapkan, sebagaimana Keputusan BSNP No.1513/BSNP/XII/2008, bahwa peserta UN 2008/2009 dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan yakni memiliki nilai rata-rata 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.
“Khusus untuk SMK, nilai uji kompetensi keahlian minimum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5, nilai uji kompetensi keahlian digunakan untuk menghitung nilai rata-rata Ujian Nasional,” terang Hardy Rampay.

PERUMAHAN RAKYAT

PLN Sediakan 20 Ribu Sambungan Baru
PALANGKA RAYA, PPOST
Adanya beberapa keluhan yang disampaikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Real Estate Indonesia (REI) Kalteng pada acara pembukaan Musda ke-5 DPW REI Kalteng di Aula Batang Garing, Rabu (7/1) tentang kelangkaan kayu, RTRWP yang urung terselesaikan dan banyaknya perumahan mereka tidak tersaluri listrik ternyata mendapat respon yang positif dari Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH.
”Untuk kebutuhan listrik, pihak PLN berjanji akan menyediakan sambungan sebanyak 20 ribu unit,” ujar Teras dalam sambutannya ketika membuka Musda tersebut.
Untuk kebutuhan kayu, lanjutnya, pemerintah daerah lebih memprioritaskan kebutuhan lokal. ”Untuk RTRWP Kalteng, oleh pemerintah pusat direncanakan 2009 ini akan selesai dan tim terpadu sudah turun ke lapangan,” ujarnya.
Namun kita tidak tahu bulan apa kepastiannya, lanjutnya, hingga kini pemerintah provinsi tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mendesak agar secepatnya selesai.
Menurut Teras, tim terpadu tersebut akan melaporkan hasilnya ke Menteri Kehutanan dan secepatnya dibahas di DPR RI kemudian diserahkan kembali, kemudian Menhut membawa ke Presiden. Selain itu, adanya perbedaan peta yang dimiliki Departemen Kehutanan dengan pemerintah provinsi tentang peta hutan Kalteng dan itu merupakan salah satu kendala lambatnya disahkan RTRWP tersebut.
”Palangka Raya ini sendiri menurut peta di Departemen Kehutanan adalah hutan, jadi wilayah ini illegal,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP REI, Ir F Teguh Satria MM mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan penelitian dalam rangka meminimalisir penggunaan kayu dalam membangun perumahan. Bahkan saat ini pihaknya sedang melakukan uji coba pembuatan kusen pintu dan jendela dengan bahan beton.
Sementara itu, Ketua DPW REI Kalteng Yohanes Pamudji membeberkan untuk tahun 2006-2007 pihaknya telah membangun sekitar 1.987 unit rumah dan untuk 2008 sekitar 3.000 unit se-Kalteng.
”Kalau untuk 2009 masih belum memperoleh pinjaman, paling tidak untuk tahun ini sama dengan tahun 2008 bahkan kalau bisa mengalami peningkatan,” harapnya.
Hingga akhir 2008, tambahnya sekitar 3.700 unit yang belum terpasang listrik, tapi dari pihak PLN sudah ada jaminan.
”Untuk kelangkaan kayu, kita sudah lakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini ketua pemberantasan illegal logging dan instansi terkait,” pungkasnya.

Pukul Gong. Menteri Perumahan Rakyat, Muhammad Yusuf Asy’ari ketika membuka Musyawarah Daerah ke-5 Real Estate Indonesia (REI) DPW Kalteng, Rabu (7/1) di Aula Gedung Batang Garing Palangka Raya.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Darshanaa Investasi Rp50 Triliun di Kalteng

PALANGKA RAYA, PPOST

Sesuai rencana sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) atau MoU dengan Darshanaa Oil & Energy Ltd yang memuat tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalteng.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Kalteng A Teras Narang SH dan Ram Saraogi selaku Chairman and Managing Director Darshanaa Oil & Energy Ltd, bertempat di lantai II Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Rabu (7/1) sore.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menegaskan bahwa MoU ini merupakan salah satu upaya terobosan yang luar biasa dilakukan Provinsi Kalteng dan Darshanaa Group, karena sama sekali tidak mengganggu keuangan negara, baik APBN maupun APBD. Karena semua pembiayaan mulai dari survey ditanggung oleh pihak Darshanaa atau murni swasta.

“MoU ini memberikan tugas kepada Darshanaa Group untuk menindaklanjuti dalam bentuk yang lebih detail lagi, terutama adalah survey terhadap potensi-potensi, apakah itu batubara, bijih besi dan lainnya termasuk survey untuk mendirikan pabrik baja di Provinsi Kalteng dan kemudian membangun rel kereta api serta pelabuhan laut terpadu,” kata Gubernur dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Ir H Achmad Diran, Asisten II Sekdaprov Kalteng Titik Sundari SH serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Pemerintah Provinsi Kalteng, kata Teras, akan memberikan dukungan terutama input yang terkait data dari potensi-potensi yang ada. Dari kedua hal itu, maka nantinya akan diketahui apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing pihak.

Dikatakan, MoU ini berlaku satu tahun dan pihak Darshanaa akan bekerja dengan mengirimkan tim ahlinya untuk turun ke lapangan dan menghasilkan suatu kesimpulan, untuk disampaikan kepada Pemprov Kalteng guna memperoleh persetujuan terhadap apa yang nantinya dilaksanakan.

“Darshanaa Group akan berinvestasi uang sebanyak sekitar Rp50 Triliun. Apakah mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini? Menurut Darshanaa inilah saatnya berinvestasi, karena semuanya sedang turun maka waktunya untuk membangun, bukan untuk menjual,” jelas Gubernur.

Ditambahkan, kerjasama ini dilakukan dalam kondisi perekonomian dan semuanya sedang lesu. Diharapkan, 2-3 tahun mendatang semua yang direncanakan ini sudah terbangun, sehingga kemudian bisa mengambil keuntungan.

Sementara itu, Ram Saraogi dalam sambutannya mengharapkan, agar MoU ini kedepan dapat memberikan keuntungan, baik bagi pihak Darshanaa maupun bagi Provinsi Kalteng.

“Target pertama kami adalah membangun pabrik baja dalam skala besar, kemudian lainnya adalah membuat power plan listrik sebesar 2x260 Mega Watt di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Gubernur Kalteng dan Bappenas, kata Ram Saraogi, bahwa batubara dari Kalimantan sebagian besar dikirim ke Pulau Jawa. Karena itu, di Kalimantan Tengah tepat didirikan power plan listrik secara transmisi yang dayanya bisa dikirim ke Pulau Jawa melalui kabel di bawah laut. Untuk itu nantinya, semua tenaga teknologi power plan ini akan diambil dari Rusia dan China. Selain itu, pihaknya juga berencana membangun rel kereta api di Murung Raya dan Lamandau yang akan langsung menuju ke laut.

“Untuk saat ini semua harga barang mengalami penurunan dan perekonomian sedang lesu. Maka inilah saatnya bagi yang mempunyai uang untuk berinvestasi dan membangun, bukan malah waktunya untuk menjual,” kata Ram.

Rencana lainnya, Darshanaa juga ingin mendirikan rumah sakit berskala internasional di Provinsi Kalteng dan bahkan sekolah berstandar internasional lengkap dengan berbagai pelatihan keahlian.

Khusus mengenai kegiatan survey, menurut Ram, pihaknya akan menurunkan sejumlah tenaga ahli yang dalam pelaksanaannya di lapangan akan melibatkan pula warga lokal. Sedangkan mengenai adanya perusahaan lain yang bergerak dalam bidang serupa, hal itu tidak jadi masalah, karena justru lebih baik ada pihak lainnya agar bisa bersaing dari sisi harga maupun kualitas.

Teks Poto

Gubernur Kalteng Teras Narang dan Chairman and Managing Director Darshanaa Oil & Energy Ltd, Ram Saraogi, ketika menandatangani MoU Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Kalteng, disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng di Palangka Raya, Rabu (7/1).