SUBSIDI PERUMAHAN

Rp2, 5 Triliun Subsidi untuk Rumah Sederhana

PALANGKA RAYA, PPOST

Direncanakan pada tahun 2009 ini, pemerintah pusat merencanakan membangun sekitar 170 ribu unit rumah sederhana untuk landed house (bukan rumah susun, red) dan 44 ribu unit untuk rumah susun se-Indonesia dengan dana subsidi total Rp2,5 triliun.

Demikian dikatakan Menteri Perumahan Rakyat, Muhammad Yusuf Asy’ari ketika disambangi wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah ke-5 Real Estate Indonesia (REI) DPW Kalteng, Rabu (7/1) di Palangka Raya.

Menurutnya, Dibanding tahun 2008 subsidi yang disediakan Pemerintah mengalami pelonjakan. Jika tahun lalu, pemerintah hanya menyediakan dana subsidi berkisar Rp400 miliar.

Selain itu, Yusuf juga menjelaskan bahwa subsidi tersebut diantaranya untuk mengurangi beban masyarakat dalam membayar cicilan rumah yang mereka beli, maupun kredit dalam membangun rumah swadaya yang berada di tanahnya sendiri.

”Subsidi tersebut dengan memberikan bunga yang tetap, meskipun bunga naik namun sudah menjadi beban subsidi,” jelasnya. Misalnya bunga naik 16-17 persen, contohkannya, masyarakat tetap mendapat bunga dibawah 10 persen.

”Subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah jadi maupun yang membangun rumah swadaya di tanah mereka sendiri,” tegasnya.

”Standar harga landed house Rp55 juta dan Rumah susun Rp144 juta,” tegasnya.

Pihaknya juga merencanakan di tahun ini tidak menaikan harga namun menghapus PPN jasa konstruksi selain itu pemberlakukan PPH untuk para pengembang 1 persen. Dengan pola seperti, harga rumah tetap murah namun pengembang tidak dirugikan.

”Kami lebih suka menambah fasilitas dibanding menaikan harga, misalnya kami lagi memperjuangkan PPN jasa konstruksi itu ditiadakan kalau itu bisa dikabulkan mampu menurunkan harga,” jelasnya.

Mengenai PPH final, sekarang diberlakukan 1 persen, tambahnya, para pengembang sudah tidak perlu lagi tawar menawar dengan pajak cukup jual Rp55 juta kali 1 persen, setor selesai.

Ketika ditanya bantuan yang diharapkan dari pemerintah daerah, Yusuf meminta agar pemerintah daerah setempat menyediakan tata ruang yang jelas, penyediaan lahan dibantu lebih bagus lagi kalau lahannya mendapat bantuan subsidi sebagaimana daerah lain. ”Selain itu, kemudahan dan kemurahan untuk perijinan,” pungkasnya.