Peralatan Kendaraan Harus Diperhatikan

PALANGKA RAYA, PPOST Berbagai razia yang digelar oleh aparat Kepolisian terhadap kendaraan bermotor selain untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di jalan raya, juga untuk memberikan pendidikan kepada warga masyarakat khususnya pengguna kendaraan, baik roda dua dan empat untuk memperhatikan peralatan kendaraan, sehingga dapat maksimal dalam melakukan perjalanan.
“Selain peralatan kendaraan juga surat menyurat, agar para pengendara dapat memperlihatkan kepada anggota polisi sewaktu terjaring razia. Hal tersebut sangat berguna untuk kelancaran para pengendara dalam menjalankan kendaraan, sekaligus sebagai antisipasi adanya tindak pidana kejahatan di bidang pencurian kendaraan,”jelas Dir Lantas Polda Kalteng, Kombes Pol Drs. Burdin Hambali, di Mapolda usai memaksimalkan petugas lalu lintas untuk menghadapi pemilu, Jumat (6/2).
Dijelaskan lulusan AKPOL 1986 tersebut bahwa pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk persiapan menghadapi pemilu nantinya, baik dengan menambahkan skuadron armada Dit Lantas Polda melakukan patroli, juga pemantauan hingga melakukan berbagai kegiatan pengamanan serta pengawalan kepada kegiatan masyarakat saat melaksanakan pesta demokrasi tersebut.
“Kita akan melakukan berbagai koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan-persiapan pengamanan di jalan raya untuk kegiatan masyarakat, agar berjalan dengan aman serta tertib guna kemakmuran dan kesuksesan pemilu yang bakal di hadapi nantinya,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, pria murah senyum itu juga menyampaikan kepada pengendara hendaknya lebih memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan memeriksa kondisi fisik kendaraan serta jangan terpengaruh alkohol saat berkendara, sebab di sejumlah jalan yang gelap khususnya saat malam hari rawan sekali kecelakaan.
”Gunakan jalan yang sudah ditentukan, jangan menyelip pengendara lain secara acak-acakan yang membuat hilangnya konsentrasi serta jangan terpengaruh dengan minum minuman keras,” imbuhnya.giben

hasil reses DPRD Provinsi Kalteng

Pemprov Diminta Perhatikan Kantor Desa Langganan Banjir

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta lebih memperhatikan fasilitas perkantoran desa dan kelurahan setempat yang tidak layak digunakan dan sering menjadi langganan banjir.

"Banyak bangunan perkantoran desa dan kelurahan yang kami temukan dalam kondisi tidak layak digunakan, terutama di daerah pedalaman Barito," kata Sekretaris Tim Reses DPRD Provinsi Kalteng Daerah Pemilihan IV, Abdul Hadi, di Palangka Raya, Selasa (27/1).

Para anggota dewan yang belum lama ini meninjau daerah Barito, menemukan sejumlah bangunan balai desa dan kantor desa kerap menjadi langganan banjir dengan kondisi tidak layak, seperti di wilayah Tewah Pupuh dan Ramania.

Menurut dia, pemerintah provinsi setempat harus turut memperhatikan kondisi itu meski porsi pembangunan dan perbaikan perkantoran desa merupakan bagian wewenang pemerintah kabupaten.

Abdul Hadi menilai, tidak ada salahnya persoalan itu dijadikan catatan dan pemikiran bersama sehingga dapat dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di pedalaman.

"Dari sisi psikis, perkantoran adalah harga diri bagi aparat desa dan kelurahan yang merupakan ujung tombak pemerintahan," tambahnya.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kalteng Alif Abdullah sebelumnya menyatakan, sebanyak 68 desa di empat kabupaten yang dilalui Sungai Barito dan Kapuas, yakni Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas, tercatat sebagai daerah "langganan" banjir.

Dari empat kabupaten tersebut, Kabupaten Barsel tercatat memiliki jumlah desa rawan banjir terbanyak yakni 25 desa, disusul Kapuas dengan 20 desa, Barito Utara 15 desa, dan Murung Raya delapan desa.

"Pada umumnya masyarakat di puluhan desa itu, telah terbiasa dengan bencana banjir dengan siklus tertentu, biasanya terendam saat musim hujan dalam jangka waktu tidak terlalu lama," lanjutnya.

Data resmi Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri menyebutkan sedikitnya terdapat 58.647 hektar kawasan di wilayah itu yang masuk daerah genangan banjir, sebagian besar tersebar di wilayah bantaran sungai.

Puluhan ribu hektar kawasan genangan banjir itu tersebar di 11 DAS besar yang ada di Kalteng yang memiliki total panjang aliran mencapai 4.625 kilometer dan memiliki tujuh anjir atau kanal lebih kurang mencapai 122 kilometer.

Daerah genangan banjir terluas terletak di sepanjang DAS Barito dengan luas 12.800 hektar, disusul DAS Kahayan seluas 11.200 hektar, dan DAS Katingan 10.700 hektar.

AKSI SOLIDARITAS PALESTINA

HTI Desak Ulama Keluarkan Fatwa

PALANGKA RAYA-Sudah dua pekan lebih, Israel dengan brutal membantai warga Palestina di Kota Gaza. Ribuan warga tewas sebagai syuhada, dan sekitar 5.000-an lainnya menderita luka. Korban yang didominasi anak-anak dan wanita adalah sebuah bukti kebiadaban Israel.

Simpati dan reaksi pun berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Aksi menggema di mana-mana untuk mengecam dan mengutuk kebiadaban Israel. Mulai dari negeri-negeri Arab dan non-Arab, bahkan di negara-negara Barat sekalipun, semuanya mengecam dan mengutuk kebrutalan Israel.

Demikian orasi yang disampaikan salah satu aktivis aktivis Islam Hizbut Tahirir Indonesia (HTI) Kota Palangka Raya ketika menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Halaman Masjid Shalahudin jalan Yos Sudarso, Jumat (16/1) siang.

Mimbar bebas yang diikuti puluhan aktivis tersebut, untuk mengundang rasa prihatin umat Islam khususnya dan warga Kalteng umumnya, yang merupakan aksi yang digelar HTI kesekian kalinya.

Juru bicara aksi, Ahmad Bakri menyerukan, agar ulama di Indonesia mengeluarkan fatwa jihad sebagai wujud menantang serangan Israel terhadap umat Islam di Palestina.

Selain itu, dalam pernyataan sikapnya menyatakan tindakan brutal Israel ini jelas merupakan tindakan biadab yang harus dikecam dan dikutuk dengan keras, dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Terhadap serangan brutal itu, AS dan negara-negara Barat justru memaklumi tindakan Israel, padahal serangan ini nyata-nyata tindakan terorisme, dan melanggar HAM.

Kemudian menyerukan kepada penguasa negeri-negeri Muslim untuk sagera mengerahkan kekuatan militernya untuk menghentikan kebiadaban Israel dan melindungi umat Islam di Palestina.

Dikatakan, pemerintah Indonesia seharusnya mengirim Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Palestina tanpa menunggu instruksi dari PBB yang jelas tidak bisa diharapkan berpihak kepada umat yang ditindas. Organisasi dunia ini terbukti lemah di hadapan Amerika Serikat dan sekutunya dan justru hanya dijadikan legitimasi kepentingan negara-negara penjajah.

Menyerukan kepada umat Islam untuk secara sungguh-sungguh berjuang demi tegaknya Khilafah, karena hanya Khilafah yang mampu meriyatukan umat Islam di seluruh dunia dengan segenap potensi yang dimilikinya.

Aksi yang diisi dengan membagikan selebaran pernyataan sikap mengutuk kebiadaban Israel kepada pengendara yang melintas di kawasan tersebut berlangsung tertib.

INFRASTRUKTUR

Program Multy Years Baru Berjalan 60 Persen
PALANGKA RAYA-Program multy years yang dimulai pada tahun anggaran 2007 untuk penanganan beberapa ruas jalan provinsi yang strategis, ada yang dinyatakan sudah selesai dan ada juga yang masih lamban. Namun, apabila diukur secara rata-rata, kemajuannya baru mencapai 60 persen. Hal ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH, belum lama ini, di Palangka Raya.
Menurut Teras, terhadap paket yang mengalami kemajuan lamban, dirinya akan mengambil langkah-langkah sesuai klausul dalam kontrak yakni, langkah pengalihan kepada pihak ketiga.
“Paket ini terus akan dilakukan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, semua fisik pekerjaan dari multy years harus selesai pada Agustus 2009 nanti,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihak pemerintah provinsi, Teras mengatakan, ada satu ruas jalan yang terpaksa harus diputus kontraknya lantaran kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kelanjutan penanganan ruas jalan tersebut menurut Teras, nantinya diprogramkan melalui program reguler.
Dia mengutarakan, jumlah dana penanganan ruas jalan provinsi diluar program multy years sangat terbatas, karenanya pembiayaan ruas jalan diluar program multy years akan diupayakan melalui program pemeliharan rutin, supaya menjaga ruas jalan yang ada dapat terus dilewati sepanjang tahun tanpa peningkatan struktur.
Membuka keterisolasian di Provinsi Kalteng adalah, menjadi komitmen utama bagi pemerinthan Gubernur Teras saat ini. Untuk itu, peningkatan jalan yang akan menghubungkan dari daerah satu ke daerah lain akan menjadi prioritas.
“Pemerintah sedang menempuh langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan paket-paket multy years dengan tetap memperhatikan mutu pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teras.
Namun, akibat kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM pada waktu lalu, telah berdampak pada penyelesaian pekerjaan. Sebab, ada beberapa kontraktor yang meminta perhitungan kembali eskalasi harga.

INVESTASI

PT Antam Jajaki Peluang Usaha di Kalteng

JAKARTA--Dalam upaya untuk terus mempromosikan potensi Daerah dan menarik minat investor untuk berinvestasi, Gubernur Kalteng A Teras Narang SH mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan jajarannya di Jakarta, Jum’at (16/1) siang. Pertemuan ini maksudnya untuk mengintensifkan kegiatan usaha khususnya di bidang pertambangan batubara dan bijih besi.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Drs Kardinal mengungkapkan, PT Antam Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan umum. Sedangkan bisnis intinya adalah penambangan dan pengolahan bijih nikel, emas dan bauksit.

“Dalam pertemuan tersebut, Pak Gubernur memaparkan gambaran potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalteng beserta peluang berusaha,” jelas Kardinal ketika dihubungi via telepon dari Palangka Raya, Jum’at (16/1) sore.

Gubernur Kalteng juga mengingatkan bahwa untuk melakukan investasi di Kalteng perlu dilakukan inventarisasi terlebih dulu terutama tentang bidang usaha apa yang akan digarap, jenis mana yang lebih cocok dan harus ada objek yang jelas. Langkah tersebut harus diformat dengan lazim hingga sampai kepada melakukan penandatanganan Naskah Kerjasama (MoU) guna membangun kerjasama yang konstruktif.

“PT Antam Tbk mempunyai kontribusi yang besar untuk negara dari sektor pajak. Pada tahun 2008 lalu, PT Antam membayar pajak sebesar Rp2 Triliun atau nomor tiga setelah Pertamina dan Telkom,” ungkap Kardinal.

Pertemuan ini juga menyinggung masalah krisis global yang sedang melanda dunia saat ini. Namun kedua belah pihak bersepakat bahwa krisis tersebut hendaklah dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan. Nantinya setelah krisis berlalu, maka kita akan menjadi penuai dari usaha yang dilakukan dengan hasil yang melimpah.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini, Gubernur Kalteng memberikan tenggang waktu selama 10 bagi pihak PT Antam Tbk, dan kemudian akan diadakan pertemuan kembali dengan kesepakatan diadakan di Kota Palangka Raya.

Dalam pertemuan di Jakarta ini, Gubernur Kalteng A Teras Narang didampingi Asisten III Sekdaprov Kalteng, Ir Tagah Pahoe, Kadis Pertambangan dan Energi Kalteng Ir Moses Nicodemus, Karo Ekonomi Dra Lenny Simon serta Karo Humas dan Protokol Drs Kardinal.

Sementara itu, ungkap Kardinal, pihak PT Antam Tbk dalam pertemuan ini menyambut baik pernyataan dari Gubernur yang intinya memberikan peluang, dan tidak lalai terhadap hal utama yaitu untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PT Antam juga mengharapkan agar bisa terjalin keakraban dan kerjasama yang baik dengan Perusahaan Milik Daerah, sehingga bisa saling menguntungkan.

Dalam pertemuan ini, jelasnya, juga disinggung tentang RTRWP Kalteng yang hingga sekarang ini belum tuntas. Karena itu diharapkan, belum tuntasnya RTRWP Kalteng ini jangan sampai memasang kita untuk melakukan berbagai terobosan yang kreatif, tetapi harus ada solusinya.sya

Pembangunan

Gubernur Kalteng Tagih Penyelesaian RTRWP

PALANGKA RAYA-Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, ada dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Riau yang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tidak pernah selesai. Padahal dua provinsi tersebut sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah ruah.

Demikian dikatakan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang SH ketika menerima kunjungan kerja Masa Sidang II tahun 2008-2009 Komisi IV DPR RI ke provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (14/1) malam di rumah jabatan Gubernur di Palangka Raya.

Dijelaskannya, masih adanya ketidaksinergisan data yang dimiliki Departemen Kehutanan dengan data yang ada di provinsi Kalteng sehingga mengakibatkan terlambatnya pengesahan RTRWP. Misalnya, mengenai Kota Palangka Raya sendiri menurut data di Departemen Kehutanan masuk kawasan hutan Industri. Dampaknya, kesulitan provinsi ini untuk melakukan pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang semata-mata untuk kemakmuran masyarakat sendiri.

Kunjungan kerja yang dilakukan DPR RI komisi IV ke beberapa kabupaten di Kalteng diantaranya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan dan Kota Palangka Raya ini dari tanggal 12 - 16 Januari 2009 merupakan kunjungan kerja yang kedua kalinya ke Kalteng. Selain obyek pembangunan di bidang kehutanan, Komisi IV DPR RI juga mengunjungi obyek pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta Badan Urusan Logistik sebagai mitra kerjanya.

”Sekitar tahun 70-an meledaknya ’emas hijau’ (kayu, red), HPH berdiri berpuluh-puluh tahun, ditebang semuanya. Tidak ada yang marah, tidak ada yang ribut,” keluh Teras. Tetapi ketika giliran pertambangan, perkebunan mau masuk, tambahnya, baru ribut harus menunggu izin departemen kehutanan.

Menurutnya, jika ada yang menganggap perkebunan mau merambah hutan, hutan yang mana yang mereka rambah karena sudah habis oleh HPH-HPH yang telah menguras hutan Kalteng.

Selain itu Teras juga mengeluhkan adanya PP, keputusan menteri, surat Irjen, surat sekjend, Baplan yang bertentangan sehingga dampaknya berimbas bagi daerah.

”Kalimantan Tengah tidak akan pernah bisa dibangun jika masih ada PP, keputusan menteri, surat Irjen, surat sekjend, Baplan yang bertentangan sehingga perlu adanya legal audit,” kritiknya.

Di satu pihak kita dilarang untuk merambah hutan, tambahnya, namun di pihak lain, Departemen Kehutanan masih melakukan lelang, masih menerbitkan HPH, masih memberikan ijin untuk mengekspolitasi hutan 20 tahun, 25 tahun dan ada diberikan terus perpanjangan, padahal sudah ada yang tidak jalan.

Menurutnya, sekitar 88 HPH yang beroperasi di Kalteng, hanya 58 yang aktif sisanya tidak aktif, namun pemerintah tetap lengah dengan kondisi tersebut sehingga perlu diadakannya pengauditan kembali segala hal yang terkait masalah tersebut.

”Ini karena tidak ada yang mampu mengaudit, tidak ada yang mempu memberikan pengawalan dan tidak ada yang mampu menyampaikan hal ini kenapa ini terjadi,” keluhnya lagi.

Selain itu adanya kewajiban bagi pengusaha pertambangan atau perkebunan untuk menggunakan jalan koridor HPH dikenakan biaya tersendiri. Sehingga para pemegang HPH saat ini beralih profesi dengan menjual jasa pada koridor yang harus dilewati.

”Sekarang perkebunan dan pertambangan sudah pesat dan yang diuntungkan HPH karena mereka (pertambangan atau perkebunan) harus menggunakan koridor mereka, sehingga HPH yang aktif dan tidak aktif diuntungkan dengan hanya menjual koridor tersebut,” ujarnya.

Kondisi ini yang menyebabkan suasana yang tidak kondusif, tambahnya, yang disalahkan daerah, kenapa daerah tidak mampu menciptakan kenyamanan bagi investor, padahal peraturan yang ada yang tidak menciptakan suasana kenyamanan untuk para investor.

UJIAN NASIONAL

Peserta UN Kalteng Capai 89.751 Siswa
PALANGKA RAYA-Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Departemen Agama (Depag) telah bersepakat menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk tingkat SD/MI yaitu pada tanggal 12-14 Mei 2009, Ujian Nasional (UN) bagi SMP/MTs tanggal 27-30 April 2009, SMK/SMALB tanggal 20-22 Mei 2009 dan SMA/MA tanggal 20-24 April 2009.
Khusus untuk Provinsi Kalteng, peserta ujian tahun 2008/2009 ini secara keseluruhan berjumlah 89.751 orang yang terdiri dari tingkat SD/MI 41.121 orang, SMP dan SMK 33.567 orang dan SMA/MA 15.062 orang.
“Jumlah peserta itu untuk Kalteng sudah final. Hanya memang ada kemungkinan penambahan yaitu dari siswa yang tidak lulus UN tahun lalu, karena mereka diperbolehkan untuk langsung ikut ujian pada tanggal tersebut secara bersamaan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Drs Hardy Rampay, M.Si di Palangka Raya, Rabu (14/1).
Secara transparan dipaparkan, bahwa biaya pelaksanaan UN di Kalteng memperoleh dana subsidi dari Depdiknas dengan jumlah total sebesar Rp4.086.282.000. Perinciannya, untuk UASBN dianggarkan sebesar Rp893.024.000, UN SMA/MA sebesar Rp1.193.874.000 dan UN SMP/MTs/SMK sebesar Rp1.999.384.000. Anggaran tersebut selain untuk proses pelaksanaan ujian juga diarahkan untuk pencetakan soal, pencetakan ijazah, pengawasan dan hal-hal terkait lainnya.
“Pencetakan ijazah mulai tahun ini memang diserahkan kepada Provinsi. Hal itu mengingat di tahun-tahun sebelumnya sering terjadi keterlambatan sekolah menerima Ijazah atau kurang jumlahnya,” ungkap Hardy.
Untuk pengawasan pelaksanaan UN, menurutnya, sesuai petunjuk Pusat, dipimpin oleh unsur Perguruan Tinggi Negeri yang tergabung dalam Tim Pengawas Independen (TPI). Tim ini juga akan melakukan scanning hasil UN SMA/MA sebagai bahan seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik di daerah kita sendiri maupun di luar Kalteng.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan sosialisasi berkaitan dengan UN yang mengundang semua Kepala Dinas Pendidikan se Kalteng, Camat, Perguruan Tinggi dan LPMP. Kami juga mengharapkan peran media massa untuk membantu sosialisasi ini,” kata Hardy.
Kepada semua Kepala Sekolah beserta jajarannya, Kadisdik Provinsi Kalteng menghimbau, agar mulai sekarang melakukan persiapan dengan melatih siswa mengerjakan Lembar Jawaban UN (LJUN) maupun mempersiapkan perangkat pendukung UN lainnya. Karena dengan pelatihan ini diharapkan siswa menjadi terbiasa mengerjakan soal dan nantinya saat UN tidak kaku. Begitu juga dengan Lembaga (Kelompok) Bimbingan Belajar, diharapkan peran aktifnya dalam membimbing siswa yang akan melaksanakan UN.
Sedangkan kepada siswa peserta UN, Hardy mengingatkan, supaya berhati-hati dan jangan percaya kepada pihak-pihak tertentu yang menawarkan (menjual) lembaran soal UN, meskipun dikatakan bahwa soal yang ditawarkan itu yang nantinya akan diuji. Karena hal itu tidak benar, tapi percayalah kepada kemampuan diri sendiri dan jangan pula terpengaruh dengan kunci jawaban, sebab bisa justru merugikan dan menjerumuskan peserta didik.

PERTAMBANGAN

Survei Seismik Lanjutan di Blok Jupoi Terkendala RTRWP
MUARA TEWEH-Survei seismik lanjutan di Blok Jupoi, Kabupaten Barito Utara (Barut) terkendala revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.
Survei Seismik itu dilakukan investor nasional dalam kelompok Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) Elnusa Bangkanai Energy Ltd (EBE).
"Rencananya survei itu sudah kami lakukan akhir 2008 lalu, namun karena perubahan perda RTRWP masih belum keluar, maka untuk sementara kegiatan di pending," kata Manajer Lapangan PT EBE perwakilan Muara Teweh, Shahbudin Yoesoef di Muara Teweh, Rabu.
Selain itu pengumuman pemenang tender yang diikuti sejumlah kontraktor nasional di Jakarta sebagai pelaksana survei seismik tersebut terpaksa ditangguhkan. Ia menjelaskan, kegiatan yang direncanakan sepanjang 302 kilometer atau 5.033 titik tembak (shoot point) tersebar di sejumlah desa di tiga wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Teweh Tengah, Lahei dan Teweh Timur.
Penyelidikan sumber minyak dan gas bumi yang berada di perut bumi ini mengunakan survei dua dimensi (2D) merupakan kegiatan lanjutan yang pernah dilakukan tahun 2006 lalu. Kalau revisi RTRWP itu disetujui tahun ini, maka kegiatan langsung dilakukan, jelasnya.
Sejumlah desa yang akan menjadi lokasi survei seismik di Kecamatan Teweh Tengah antara lain Desa Malawaken, Desa Hajak, Desa Liang Naga dan Desa Sabuh.Kecamatan Lahei yakni Desa Juju Baru, Desa Muara Inu dan Desa Hurung Enef sedangkan di Kecamatan Teweh Timur di Desa Gandring dan Desa Panaen.
urvei Seismik merupakan kegiatan survey untuk mencari sumber minyak dan gas bumi yang berada di bawah tanah dengan meledakan bahan peledak ditempat tertentu di kedalaman puluhan meter di bawah tanah.
Saat ini aktivitas dilapangan sedang dibangun sarana dan prasarana seperti gudang bahan peledak (handak) guna perluan survei siesmik di kawasan Teluk Mayang Desa Malawaken Kecamatan Teweh Tengah atau kilometer 21 ruas jalan Muara Teweh Kalimantan Timur. Pembangunan gudang handak ini sudah mencapai 80 persen sedang dalam tahap penyelesaian, jelasnya.
Selain itu Elnusa juga dijadwalkan tahun 2009 akan melakukan pengeboran (drilling) sejumlah sumur eksplorasi di Blok Bangkanai di wilayah Kecamatan Lahei atau Blok Karendan.
Menurutnya, saat ini sedang dibangun fasilitas pelabuhan, kantor dan tempat pendaratan helikopter (helipad) di kawasan Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei di pinggiran Sungai Barito. Lokasi pembangunan pelabuhan ini dulunya merupakan bekas kegiatan Unocoal yang diserahkan kepada PT Pertamina, tandas Shahbudin Yoesoef.

PLTU PULANG PISAU

Gubernur Deadline PLN Pusat

PALANGKA RAYA- Terkait belum adanya kejelasan kapan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 60 Mega Watt (MW) di Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mempertanyakan keseriusan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kontraktor yang masih belum memulai pekerjaannya.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH pada acara pertemuan Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemkab Pulang Pisau dan pihak PLN Pusat Rabu (14/1) di ruang rapat Gubernuran menegaskan, perlu adanya deadline (batas waktu, red) apakah proyek itu diteruskan atau tidak. Tenggang waktu yang diberikan hingga 12 Pebruari mendatang dan akan mendengarkan jawaban pihak PLN tentang kelanjutan pembangunan PLTU tersebut.

“Kalau ya, harus lebih kongkrit kapan dimulai dengan satu asumsi dikerjakan tidak lebih dari 1,5 tahun,” tegas Teras.

Kalau misalnya dinyatakan tidak, tambahnya, maka pertanyaan kami berikutnya adalah apakah program 10 ribu MW tidak dilanjutkan atau dibuat program baru lagi.

Sebelumnya, pembangunan PLTU Pulang Pisau yang terletak di desa Buntoi dijanjikan awal tahun 2010 sudah beroperasi, namun hingga awal tahun 2009 pembangunannya belum dimulai juga.

Sementara itu Bupati Pulang Pisau, H Achmad Amur, SH menegaskan permasalahan ini bukan masalah lahan, permasalahan tanah sudah selesai permasalahannya ada pada pihak pemerintah pusat itu sendiri. “Untuk di daerah sudah tidak ada permasalahan lagi,” jelasnya.

Deputi Direktur Pengadaan PLN Setiawan menuturkan, pembangunan PLTU Pulang Pisau belum bisa dimulai karena kontraktor menghadapi kendala. Harga penawaran yang dulu diberikan terlalu rendah sehingga menyulitkan pembangunan, terlebih adanya pengaruh krisis global.

Menurut pihaknya, awalnya harga yang disepakati kontraktor USD 900 ribu namun pada perjalanannya harga 1 MW senilai USD 1,2 juta sehingga menurut pihak kontraktor jika diteruskan maka mereka mengalami defisit.

“Pihak kontraktor hanya kesulitan dengan kenaikan harga material dengan harga kontrak yang sebelumnya sudah disepakati,” pungkasnya.

ASET WISATA

Pemko Rencanakan Bangun Hutan Kota PALANGKA RAYA- Untuk lebih memperindah Kota Palangka Raya dan menambah asset objek wisata, Pemerintah Kota (Pemko) merencanakan untuk membangun Hutan Kota berikut Taman Kota yang tempatnya direncanakan mengambil lokasi di antara Bundaran Burung dan Jalan G.Obos atau di antara Perumahan Bangas Permai dan Perumahan Betang Griya.

Mulai tahun 2009 ini rencana tersebut akan dimatangkan perencanaannya, sedangkan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun kedepan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia M.Si, usai bertemu dengan Gubernur Kalteng A Teras Narang SH dalam rangka menawarkan konsep pembangunan Hutan Kota dan Taman Kota tersebut di Palangka Raya, Selasa (13/1) siang.
“Palangka Raya harus ada Hutan Kota dan Taman Kota, ini yang akan kita perhatikan. Begitu pula dengan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang selama ini tumbuh secara sembarangan akan diperhatikan,” kata Riban yang dalam pertemuan ini didampingi Kepala Dinas Tata Kota Drs Adirama Bahan dan sejumlah pejabat Pemko lainnya.
Menurut Riban, pembangunan Hutan Kota dan Taman Kota ini juga merupakan salah satu dari keinginan Gubernur Kalteng. Di mana kalau sudah selesai, kemungkinan akan mengalahkan Hutan Kota yang dimiliki oleh Singapor. Karena itu, diharapkan pula, jika kedepannya nanti terjadi pergantian pejabat maka konsep tata kota yang dilaksanakan tidak berubah-ubah.
Dipaparkan, luas lokasi rencana pembangunan fasilitas ini memiliki panjang sekitar 5 Km dengan lebar sekitar 70 meter. Isinya nanti terdiri dari tanaman buah-buahan khas Kalimantan termasuk kayu-kayu hutan. Sekitar 38 hektar khusus untuk hutan kota, yang akan dibuat pada di kiri dan kanan hutan. Kemudian di tengah-tengahnya nanti akan dibuat bundaran berikut taman kota.
“Sebenarnya banyak khasanah hutan kita ini yang bisa kita jadikan sebagai sebuah aset objek wisata. Kita berharap ini akan mendapatkan dukungan masyarakat,” ucapnya.
Menyinggung soal anggaran, dijelaskan Riban, untuk merealisasikan rencana ini, secara kasar diperkirakan mencapai sekitar Rp429 Miliar. Mulai tahun 2009 akan dimulai dari perencanaan, yang nanti juga akan dipaparkan kepada DPRD Provinsi sekaligus meminta bantuan untuk mematangkan perencanaan yang ada. Karena tidak mungkin konsep ini hanya dibuat oleh APBD Kota, tapi juga diharapkan adanya bantuan APBD Provinsi. Hal itu mengingat bahwa Kota Palangka Raya bukan milik Pemerintah Kota tapi juga Pemerintah Provinsi karena merupakan Ibu Kota Provinsi Kalteng.
Terkait kemungkinan adanya pembebasan lahan, Riban mengakui hal itu pasti ada. Bahkan ada juga tanah yang sudah didirikan rumah, sehingga nantinya akan ada beberapa blok yang harus dibebaskan. Kepada pemilik lahan yang sudah ada rumahnya, akan ditawarkan apakah nantinya Pemerintah yang akan membangunkan rumah bagi mereka atau mereka membangun sendiri.
“Tapi harapan kita, pemindahan itu nantinya harus lebih baik dari kondisi mereka yang sekarang. Jangan sebaliknya malah lebih susah dari kondisi sebelumnya. Misalnya jika rumah mereka type 36, maka yang akan dibangunkan nanti sebagai pengganti harus dilengkapi pula dengan tamannya,” kata Riban.